Negara Desa

September 1, 2015 § Leave a comment

Pura di Tulamben, Karangasem, Bali. Konsep otonomi desa sudah ada sejak lama di Bali, terutama pada abad ke-17 ketika banyak kerajaan berkembang di Bali.

Pura di Tulamben, Karangasem, Bali. Konsep otonomi desa sudah ada sejak lama di Bali, terutama pada abad ke-17 ketika banyak kerajaan berkembang di Bali.

Gagasan negara desa adalah gagasan yang telah ada sejak lama. Bahkan konsep ini sudah lahir sejak beberapa ratus tahun lalu. Tiap wilayah desa meupakan sebuah wilayah yang otonom. Dimana ia menjalankan pemerintahan sendiri, memiliki aturan yang mengikat otoritas pimpinan dan juga masyarakat komunitas tersebut. dalam gagasan Thomas Hobbes mengenai syarat dibentuknya sebuah negara adalah adanya wilayah, Pemerintah yang berdaulat, dan juga adanya rakyat atau komunitas yang membentuk negara tersebut.

Dari syarat-syarat negara modern tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa memenuhi kriteria yang digunakan dalam mendefinisikan negara. Apalagi kemudian adanya pengakuan dari negara lain yang diistilahkan sebagai De Jure, Desa tentunya telah memenuhi syarat lengkap untuk dapat dinyatakan sebagai entitas yang merdeka. Dalam konteks Indonesia, Negara (sebagai supra struktur) mengakui keberadaan entitas tradisional atau kesatuan hidup yang telah ada sebelum terbentuknya NKRI (Negra Kesatuan Republik Indonesia) melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Desa-desa di seluruh Indonesia diakui secara luas, dan berhak untuk melaksanakan berbagai tata kehidupannya secara merdeka. Intervensi negara hanya sebatas mengatur administrasi, memberikan dukungan dalam menjalankan budaya, dan menjaga masyarakatnya melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Desa-Desa di Bali dapat dijadikan contoh penting  akan negara desa serta legitimasiya terhadap suprastruktur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya Negara mengatur lebih banyak dari apa yang dibutuhkan oleh desa, menyebabkan adanya perubahan terhadap entitas desa sebagai wilayah yang merdeka. Keutuhan desa haruslah dikorbankan seperti apa yang terjadi sejak orde baru. Alih-alih untuk menjaga budaya di desa, pemerintah memaksakan konsep budaya yang sebenarnya sangat berbeda dengan daur hidup masyarakat desa. Dimana dalam  konsep tersebut, pukul rata  menjadi hal yang utama atau istilah lainnya adalah standarisasi. Lomba-Lomba desa, Bantuan-bantuan terhadap berbagai warisan budaya, Infrastruktur, hingga globalisasi melalui pariwisata telah merubah banyak wajah desa, cara pandang masyarakat dari pola pikir agraris dan maritim seperti yang diwariskan oleh para pendahulunya.

Desa-Desa bertolak belakang terhadap hakikat hidupnya, dari pertanian ke pariwisata, dari kehidupan sederhana pada hedonisme, dan hidup dari menampi jala harus berubah mengikuti selera pasar. Serba terbalik dan tertukar, tidak pada prinsip hidupnya masing-masing.

Penemuan atas jati diri desa adalah pada alur hidupnya yang seharusya, dimana kita tidak meperbincangkan hal-hal yang kuno kembali (apalagi jika hal tersebut tidak sesuai dengan tata hidup saat ini). Namun konteks pembicaraan kita pada hal-hal yang relevan dan masih berguna untuk dilakukan dititikberatkan pada esensi kehidupannya, keberlangsungan ekologi (oksigen, air, dan pangan), dan kelestarian warisan budaya.

Bengkala

22 Juli 2015

Advertisements

Tagged: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Negara Desa at Sudut jalan.

meta

%d bloggers like this: